EKONOMI ISLAM

Masalah yang berkaitan tentang urusan keuangan dalam khilafah Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dengan hukum-hukum syariatnya dengan penunjukan sember-sumber keuangan untuk umat Islam di awal-awal terdahulu, yakni zakat dan Shadaqah . Kedua hal ini diambil dari harta kaum muslimin dan dijadikan harta untuk umat Islam itu sendiri.

Pembahasan tentang sumber keuangan negara di zaman klasik sangat terkait dengan baitul maal. Karenanya seluruh pemasukan keuangan dimasukan dalam kas negara dan dikenal dengan nama baitul maal. Pemasukan keuangan negara ini bisa berupa Kharaj (pajak), Shadaqah dan Zakat, Iqtha’, A’syar (1/10), Akhmas (1/5), dan Jizyah dan lainnya. Tetapi untuk sumber keuangan yang berupa Shadaqah, ghonimah dan fai’ adalah hak yang mesti diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Untuk itu dibentuklah Baitul Mal untuk menyimpan dana dan dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Hal ini mirip dengan Departemen Keuangan di era sekarang yang dikelola oleh seorang menteri.

Pemasukan keuangan negara berupa kharaj (semula dikenal oleh bangsa Yunani) yang kemudian kharaj ini dikenal kaum muslimin. Kharaj merupakan pungutan pajak yang diambil dari kepemilikan tanah penduduk yang terbuka.

Pajak ini semula pungutan wajib atas tanah-tanah bangsa Bizantium dan bangsa Persia. Akan tetapi sejak tanah-tanah dikuasai oleh kaum muslimin melalui futuhat, khalifah Umar bin Abdul Aziz mewajibkan tanah-tanah tersebut menjadi milik negara dan kepemilikannya menjadi fa’I bagi umat Islam. Khalifah dalam hal ini hanya memanfaatkan dan menyewakan tanah-tanah tersebut saja.

Namun, sejak kepemimpinan Abbasiyah tanah-tanah itu hanya menjadi mili negara saja bukan milik kaum muslimin. Selanjutnya, negara memiliki hak ‘iqtha’ di dalamnya. Iqtha’ adalah pembagian tanah yang diberrikan kepada tentara ketika melakukan futuhat, iqtha’ ini sudah dikenal di zaman Umar bin Khattab ketika banyak tanah-tanah ditinggalkan penduduk tanpa ada pemiliknya.
Sumber pemasukan baitul maal lainnya sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari hasil pajak tanah, bagian tertentu dari fa’I, ghanimah, dan harta kekayaan lainnya. Kemudian dari pajak kepala yang dipungut dari ahli kitab dan retribusi perdagangan kaum musyrikin serta perahu-perahu mereka yang memasuki tertorial Negara Islam dan berlabuh di pelabuhan kaum muslimin. Besar retribusi perahu mereka al-usyru (1/10).
Sumber pemasukan baitul maal yang lain dari harta kekayaan yang tidak diketahui pemiliknya, seperti barang temuan (luqathah) dan harta pusaka yang tidak ada ahli warisnya serta harta kekayaan yang diterima kaum muslimin dari pihak musuh atas kesediaan mereka berdamai.
Berikut ini penulis menguraikan sumber pemasukan dana di zaman klasik:
1. Ghanimah
Awal Mula Harta Rampasan (Ghanimah)
Setelah kaum muslimin memenangkan perang badar, Nabi memerintahkan sebagian pasukan kaum muslimin mengumpulkan dan mengelompokan harta-harta rampasan yang didapat dari kaum kafir quraisy. Harta rampasan yang berhasil dikumpulkan berupa: 10 oker kuda, 150 ekor unta dan bermacam-macam alat perang seperti pedang dan panah serta berbagai macam pakaian, bahan makanan dan lain-lain.
Sehubungan dengan harta rampasan perang Badar ini, Nabi Saw belum mendapatkan petunjuk dari Allah tentang cara pembagiannya. Karenanya, ketika kaum muslimin hendak meninggalkan badar, timbulah sedikit perselisihan mengenai pembagiannya.
Sebagian kaum muslimin berpendapat bahwa harta rampasan itu harus dibagikan rampasan hanya kepada orang-orang yang telah membunuh musuh, yang lainnya tidak. Pendapat lainnya bahwa harta rampasan itu dibagikan kepada orang-orang yang mengawal Nabi Saw dari serangan musuh, yang lainnya tidak. Sebagian lagi berpendapat bahwa harta rampasan itu dibagikan kepada orang-orang yang mengumpulkan dan menjaga harta itu, yang lainnya tidak. Ketiga pendapat ini dikemukakan oleh masing-masing pihak dengan alasan yang sama kuatnya. Karena itu, Nabi Saw memerintahkan semua harta rampasan dikumpulkan dan diserahkan ke beliau. Seketika itu turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad Saw:
“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.” Qs.Al-Anfal:1.
Sesudah ayat ini turun, semua harta rampasan diserahkan kepada Nabi Saw dan perselisihan pun dapat diselesaikan, masing-masing menunggu keputusan dari Allah dan Rasul-Nya.
Cara Pembagian Harta Rampasan (Ghanimah)

Selanjutnya Nabi Saw menerima semua harta rampasan itu yang kemudian akan dibagikan harta rampasan Badar tadi. Nabi Muhammad Saw menerima wahyu yang berkaitan dengan hal ini.
“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. Qs:Al-Anfal:41
Dengan turunnya ayat ini, Nabi Saw membagi-bagikan harta rampasan perang Badar ini dengan adil sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Swt.
Menurut sebagian ulama tarikh, sebelum Nabi Muhammad membagi-bagikan semua harta rampasan perang Badar, beliau membagi semuanya atas lima bagian. Empat bagian (80%), beliau bagikan kepada pasukan perang dengan rata, sedangkan sebagiannya (20%) diberikan kepada lima bagian, yaitu untuk: 1. Allah dan Rasul-Nya 2. para kerabat nabi yang masuk Islam, 3. anak-anak yatim, 4. orang-orang miskin, dan 5. ibnu sabil.
2. Fai’
Awal mula pembagian Harta Fai’ kepada para shahabat
Dalam peristiwa perang Bani Nadhir, Nabi Saw memutuskan bahwa kaum yahudi Bani Nadhir harus diusir dari kota Madinah dan jika menolak harus diperangi. Karena nyata-nyata kaum yahudi Bani Nadhir telah berbuat khianat kepada kaum muslimin. Nabi memerintahkan shahabatnya Muhammad bin Maslamah datang kepada Bani Nadhir untuk mengusir mereka. Singkat cerita, kaum yahudi tidak beranjak dari kampung mereka dan menantang untuk melawan dengan perang. Kemudian kaum muslimin mengepungnya hingga 20 hari lamanya dan yahudi minta damai yang kemudian diusir dari Madinah menuju Khaibar.
Kemudian alat-alat perang yang ditinggalkan mereka dikumpulkan oleh kaum muslimin dan diserahkan kepada Nabi Saw, antara lain: 340 pedang, 50 baju perang dan berpuluh-puluh tombak.
Harta rampasan yang diperoleh dari Yahudi Bani Nadhir ini disebut Fa’I sebagimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr:6-7.
“Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.
Jadi, dapat kita fahami bahwa Fai-i ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian ghanimah. ghanimah harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran. pembagian Fai-i sebagai yang tersebut pada ayat 7. sedang pembagian ghanimah tersebut pada ayat 41 Al Anfal dan yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa’i.
Peristiwa pengusiran yahudi Bani Nadhir atau perang Bani Nadhir tidak sampai mempergunakan senjata dan tidak pula terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Kaum muslimin hanya melakukan pengepungan dan mengusir pihak musuh. Oleh karena itu, hasil harta rampasan yang diperoleh dari Bani Nadhir itu bukan dinamakan ghanimah, tetapi dinamakan fai’, bukan dari rampasan perang tetapi dari rampasan pengusiran. Karenanya pembagiannya tidak sama dengan ghanimah.
Maka dengan ini, harta yang diperoleh dari Bani Nadhir diserahkan kepada Nabi Saw dan dikuasai semuanya oleh Nabi untuk dibagi-bagikan kepada siapa saja yang dikehendaki.
Dalam pengertian syar’I fai’ adalah setiap harta yang diperoleh dari kaum musyrikin dengan tidak adanya pertempuran. Masuk di dalamnya Jizyah, Kharaj, A’syar. Nabi Saw mendapat 1/5 dari fai’ sebagaimana ia mendapat 1/5 dari ghanimah dan bagiannya tetap diambil setelah ia wafat tetapi menjadi hak baitul mal. 4/5 bagian lainnya dibagikan secara merata kepada pasukan perang baik muhajirin maupun anshor.
3. Iqtha’
Iqhta’ sudah dikenal di zaman Rasul Saw, di mana beliau pernah membagi-bagikan tanah kepada masyarakat Mazinah atau Juhainah agar dikelola, tetapi mereka tidak menggarapnya. Kemudian datanglah masyarakat lain yang mengelolanya. Orang-orang Muzainah dan Juhainah mengadukan hal ini kepada Umar bin Khattab. Berkatalah Umar: “Barang siapa yang memiliki tanah dan meninggalkannya selama tiga tahun dan tidak digarap sehingga orang lain menggarapnya maka orang yang menggarapnya itu lebih berhak atas tanah tersebut. Begitu juga Utsman membagikan tanah An-Nahrain kepada Abdullah bin Mas’ud dan tanah kampung Hurmuz kepada Sa’ad bin Abi Waqash.
Namun demikian, para khalifah Umawiyah danb Abbasiah telah mebagi-bagikan bumi Mesir kepada sekompok orang-orang tertentu. Diantara pajak hasil bumi Mesir digunakan untuk keperluan tentara dan hajat lain untuk negara kemudian sisanya dikirim ke Baitul Maal. Sedangkan tanah yang telah diberikan maka tanah tersebut tetap menjadi milik yang menerimanya.
Al-Mawardi telah menyebutkan dua macam iqtha’. Iqtha istighlal dan iqtha’ tamlik. Yang pertama terbagi lagi menjadi iqtha’ mawat dan iqtha’ ‘amir. Begitu juga yang kedua terbagi dua macam: pertama, tanah yang diketahui pemiliknya di mana penguasa berhak memungut pajak atasnya sebagai bahan pemasukan baitul maal. Dengan catatan tanah tersebut berada dalam wilayah pemerintahan Islam. Sedangkan bilamana tanah tersebut berada dalam wilayah yang dinyatakan sedang perang dan kaum muslimn tidak kuasa atas tanah tersebut, maka pemimpinlah boleh menjadikannya sebagai tanah iqtha’ dan memberikannya kepada yang dikehendakinya.

4. Shadaqah dan Zakat
Shadaqah dan Zakat dua lafal yang sama yakni diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan diberikan kepada kaum fakir dan miskin. Adapun sumber-sumber zakat ada empat: Zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat buah-buahan, dan zakat tanaman.
Zakat berarti suci sebagaimana seorang muzakki mengeluarkan zakatnya untuk membersihkan dirinya, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. Qs.9:103
Sebagaimana disebutkan diatas bahwa zakat adalah setiap harta yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin dan dibagikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Shadaqah adalah suatu lembaga khusus yang diawasi khalifah yang mempunyai cabang di wilayah-wilayah pemerintahan Islam. Kaum muslimin wajib membayar zakat sebesar empat sepersepuluh (2,5%) atas harta kekayaan yang dimilkinya. Ini yang dimaksud dengan zakat perhiasan.
Sedangkan zakat hewan ternak, yakni unta, kambing dan lainnya maka zakatnya satu ekor setiap empat puluh ekor sampai seratus ekor. Kemudian mulai dari 101 sampai 200 ekor adalah satu ekor bagi setiap seratus ekor. Untuk wajib zakat ubta setiap lima ekor sampai dua puluh empat ekor dengan seekor kambing. Jika jumlah unta mencxapai dua puluh lima, zakatnya atasnya makhad (Seekor anak unta yang berusia satu tahun atau kurang dari itu). Untuk zakat tiap tiga puluh ekor kerbau dan sapi adalah seekor anaknya yang berusia satu tahun. Bilamana jumlahnya mencapai enam puluh maka zakat atasnya adalah seekor anaknya yang berusia dua tahun.
Adapun zakat barang dagangan adalah 2,5% dengan syarat nilai asetnya mencapai nisab emas atau perak dengan kurun waktu selama satu tahun. Zakat barang tambang dan barang terpendam atau harta yang didapat di perut bumi. Jika dalam keadaan perang, zakatnya seperlima sedangkan yang terpenbdam maka zakatnya adalah 2,5 %.
Zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh. Dengan catatan bahwa tanaman dan buahan tersebut adalah hasil produksi atau lahan yang selalu disiram maka zakatnya separuh dari sepersepuluh.
Zakat dibagikan kepada kelompok-kelompok seperti yang telah digariskan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60.
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
5. Jizyah (Upeti)
Jizyah adalah dana yang tertentu yang dikenakan per kepala dari ahli dzimmah dan terputus dengan masuk Islamnya orang tersebut. Dikuatkan dengan nash dalam Al-Qur’an:
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. Qs.9:29.
Sejarah jizyah dikenal sebelum adanya Islam yakni dilakukan oleh Bangsa Yunani kepada negeri daerah Asia Kecil sekitar abad 5 SM untuk melindungi penduduk dari serangan Persia. Begitu juga Bangsa Romawi melakukan pemungutan zakat kepada daerah yang dikuasainya, bahkan mengambil pajak jauh lebih besar dari pajak kaum muslimin paska itu. Bangsa Romawi memungut pajak 7 kali lipat lebih besar dari pungutan kaum muslimin sebagaimana pungutan pajak negeri ghalia (Prancis, sekarang).
Banyaknya pemungutan jizyah yang pernah dilakukan Nabi Saw dengan melihat kondisi yang ada. Pengambilan pajak dilakukan dengan konsesus dengan ridho antar dua belah pihak antara kaum muslimin dan non muslim.
Perbedaan antara Jizyah dan Kharaj, Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah bukan orang dan tidak terputus dengan masuk Islam dan telah ditetapkan dengan ijtihad.
Telah diwajibkan untuk membayar jizyah bagi ahli dzimmah sepadan dengan zakat yang diwajibkan atas kaum muslimin sehingga kedua belah pihak terlindungi, karena keduanya terjaga dalam satu negara. Mereka mendapat dan menikmati hak yang sama. Karenanya Allah Swt mewajibkan atas mereka (ahli dzimmah) jizyah untuk kaum muslimin untuk melindungi dan menjaga mereka yang di sana terdapat negeri-negeri Islam.
Jizyah dibebankan kepada laki-laki merdeka, berakal, sehat dan mampu berjuang membela negara. Karenanya jizyah tidak dibebankan kepada orang miskin yang berhak mendapat sedekah, kepada orang yang tidak mampu bekerja, tidak juga orang buta, jompo, gila, orang yang menderita cacat, sebagaimana jizyah tersebut tidak dibebankan kepada para pendeta kecuali bilamana mereka kaya.
Perlu dicatat bahwa jizyah tidak diwajibkan membayar kecuali orang-orang yang berjihad sekalipun dari kalangan kaum muslimin, jizyah tidak dibebankan kepada orang-orang yang tidak diwajibkan berperang.
Dikenakan banyaknya jizyah sebagai berikut:
1. Orang-orang kaya diambil sebanyak 48 dirham.
2. Orang-orang menengah diambil sebanyak 24 dirham.
3. Di bawah menengah diambil 12 dirham.
4. Untuk orang miskin yang berhak meneraima Shadaqah tidak dipungut jizyah, juga orang yang tidak mampu bekerja, orang buta, pensiun, orang gila, dan sejenisnya. Jizyah juga hanya dibebani kepada orang-laki-laki merdeka, berakal dan dewasa dan tidak diwajibkan kepada wanita dan anak-anak.
Sedangkan pemungutan jizyah, para pemimpin Islam telah berpesan kepada para gubernur dan petugasnya agar saat menjalankan tugas kepada ahli kitab, mereka bersikap lembut dan bijaksana dengan tetap memelihara jiwa dan harta bendanya dari kesewenang-wenang. Bahsanya tidak boleh melakukan pemukulan kepada siapapun dari kalangan ahlu dzimmah agar mereka bersedia membayar jizyah, tidak boleh dijemur, tidak boleh melakukan tindakan yang membuat mereka cacat dan seterusnya.

6. Kharaj
Kharaj (pajak) adalah ukuran tertentu dari kekayaan atau penghasilan yang dibebankan atas tanah yang ditaklukan kaum muslimin dengan jalan kekerasan. Pajak ini diperoleh berdasarkan bilamana khalifah menarik kebijaksanaannya dengan membagikannya kepada prajurit lalu mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin sesudah ia mengganti bagian mereka atas tanah tersebut atau mereka merelakannya.
Kharaj berfungsi sebagai strategi pemasukan keuangan setiap negara untuk merealisasikan anggaran antara pemasukan dan pengeluaran. Kharaj telah dikenal dalam dunia Islam sejak mulanya. Maka dibentuklah Baitul Mal untuk menyimpan dana dan dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin.
Dana yang masuk dalam Baitul Mal terdiri diri pajak atau yang lainnya selain tanah. Adapun Kharaj bisa berupa sesuatu yang terukur dari harta atau perhiasan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar bin Khattab dengan tanah Sawad (tanah yang hijau penuh dengan pohon dan tanaman) yang terletak di Syam (Irak).
Tanah tersebut diperuntukkan kaum muslimin sehingga mereka menjadi pemiliknya kemudian mereka damai dengan penduduk yang mendiami tanah tersebut agar mereka tetap sebagai penggarapnya dengan syarat mereka bersedia membayar pajak yang telah ditentukan yang kemudian diserahkan ke baitul maal kaum muslimin.
Pada masa Umar bin Khattab wilayah Sawad bertambah luas menjadi 36.000.000 jarib. Lalu ia menentukan besar pajak yang harus dipungut sesuai dengan luas tanah antara dua sampai sepuluh dirham setiap jaribnya, sehingga pada masa itu pendapatan pajak dari Irak mencapai 18.000.000 dirham. Tercatat besar pajak per satu jarib adalah 3,55 dirham. Bilamana luas satu hektar sama dengan 3,5 jarib, maka pajak satu hektar wilayah yang ditanami gandum adalah 14 dirham.
Ada tiga jenis tanah yang tidak dibebani keharusan membayar pajak bagoi pemiliknya, melainkan hanya dibebani keharusan menyerahkan sepersepuluh dari buah yang dihasilkan dan sepersepuluh dari harga tersebut. Tanah ini disebut dengan nama tanah sepersepuluh. Al-Mawardi telah menyebutkan jenis-jenis tanah ini, yaitu:
1. Tanah milik penduduk yang diperoleh bukan melalui perang. Tanah ini dibiarkan menjadi milik mereka dengan hanya dibebani membayar sepersepuluh dari hasilnya sebagai zakat. Sehingga selain ini tidak ada keharusan membayar pajak atas pemiliknya.
2. Tanah yang dimiliki kaum muslimin dengan jalan kekerasan (perang) yang dibagikan oleh khalifah kepada mereka sebagai penakluk. Tanah ini dianggap sebagai sepersepuluh sehingga tidak boleh dibebani pajak.
3. Tanah yang diambil dari kaum musyrikin dengan jalan kekerasan. Tanah ini dianggap sebagai ghanimah yang dibagi-bagikan kepada penakluknya sehingga menjadi milik mereka. Namun demikian, mereka dikenai beban keharusan membayar sepersepuluh dari harganya sebagai pajak. Setelah itu tanah tersebut menjadi tanah sepersepuluh yang tidak boleh dibebani pajak.
Para ahli sejarah berbeda pendapat dalam ukuran kharaj, sebagian berpendapat dengan kewajiban pajak per kepala yang diwajibkan atas ahli dzimmah, pendapat lain adalah dengan kewajiban pajak atas tanah.
Penentuan Kharaj tidaklah pasti, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Di Zaman daulah Abbasiah kharaj yang diambil dari daerah-daerah Timur dengan Dirham dan daerah-daerah Barat dengan Dinar. Karena, penyebaran perak lebih banyak di daerah Timur daripada daerah Barat. Masih dapat dijumpai pajak-pajak lainnya yang diambil dari pajak produksi dan pajak pedagang yang datang dari luar ke dalam negara Islam.
7. Usyur (Sepersepuluh)
Sistem keuangan dengan model usyur ini diterapkan di zaman Umar bin Khatab dengan dilatarbelakangi oleh Abu Musa Al-Asy’ari yang telah menulis surat kepada Umar bin Khattab yang memberitahukan bahwa para pedagang kaum muslimin yang memasuki wilayah orang-orang musyrik atau ke negara kafir (darul harb) yang tidak ada perjanjian damai, mereka harus membayar Usyur (1/10) per kepala dari barang dagangan mereka.
Kemudian Umar menulis surat kepada Abu Musa yang berisi : Ambilah olehmu dari mereka seperti yangt dilakukan oleh mereka kepada para pedagang muslim. Kemudian ambil pula dari ahlu dzimmah separuh dari sepersepuluh dirhamnya. Namun, janganlah kamu mengambil dari mereka sedikit juga bilamana jumlah barang mereka kurang dari dua ratus. Selanjutnya bilamana mencapai dua ratus maka ambilah dari mereka lima dirham.
Karenanya, Umar memerintahkan kaum muslimin mengambil pajak 1/10 kepada pedagang non muslim ketika mereka masuk ke negeri Islam. Dan memerintahkan mengambil setengah dari sepersepuluh kepada ahli dzimmah dan kepada kaum muslimin hanya seperempat dari usyur jika barang dagangan mereka hanya 200 dirham saja.
Penggunaan Baitul Maal
Kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber di atas dibelanjakan untuk kepentingan negara berdasar kehendak pemimpin (imam). Dianataranya untuk membayar gaji para hakim, wali, pegawai, petugas baitul maal dan pegawai-pegawai yang lain. Para wali dan hakim tidak digaji dari baitul maal yang berasal dari zakat berbeda halnya dengan penanggung jwab zakat di mana mereka diberi gaji daripadanya.
Penambahan dan pengurangan gaji para hakim dan wali terambil dari gaji Imam, hadiah untuk prajurit berasal dari gaji Imam, yakni gaji yang diterima dalam waktu-waktu tertentu. Di masa Nabi Saw gaji mereka tidak ditentukan baik besar maupun bentuknya. Mereka hanya memperoleh gaji empat bagian dari seperlima ghanimah. Selain itu mereka mendapat gaji deari pajak tanah yang digarap oleh penduduk.
Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, kadar pembagian mereka disamakan. Sementara pada saat khalifah dipegang Umar bin Khattab kadar pembagian berdasarkan tanggal masuk Islam. Kemudian langkah ini berlanjut selama masa Khulafa Rasyidin. Ketika Muawiyah sebagai gubernur Syam membutuhkan dana untuk membantu orang-orang Arab, maka gaji para tentara dinaikkan mencapai enam puluh ribu shingga dana yang dialokasikan untuk menggaji mereka selama satu tahun mencapai enam puluh juta dirham. Selanjutnya saat Bani Umayyah kokoh, jumlah ini dikurangi menjadi separuh.
Diantara penggunaan dana baitul maal adalah untuk biaya penggalian saluran air primer dan saluran air dari sungai-sungai besar, seperti sungai Euphrat dan Tigris agar air sampai ke lahan-lahan pertanian yang jauh. Disamping itu, pmbiayaan digunakan untuk biaya tahanan dan para tawanan perang dari orang-orang musyrik. Biaya mereka, meliputi: makan, minum, pakaian, penguburan bilamana diantara mereka meninggal dunia. Pembiyaan juga dilakukan untuk membeli alat-alat perang, memberi santuan kepada fakir miskin dan memberi hadiah kepada para pujangga dan ulama.
Disebutkan bahwa sistem yang dikukuhkan Umar diperuntukkan pula bagi setiap muslim yang tercantum namanya dalam diwan-diwan pemerintah sebagai gaji tahunan atas pengabdiannya dalam angkatan perang, dan gaji untuk anak-anaknya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang-orang arab dan non arab. Hanya saja jumlah non arab di zaman Umar tidaklah banyak.
Berbeda dengan penguasa Umawi, mereka merombak sistem dengan mengurangi bagian untuk warga negara dari masyarakat Arab yang sebelumnya trelah digariskan oleh Umar bin Khattab.
Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah pertama dari Bani Umayyah yang menilai bahwa saatya telah tiba menluangkan waktu untuk melakukan perbaikan dalam negeri sebagaimana Umar bin Khattab telah memulainya. Karena itu, ia membatasi untuk melakukan penaklukan baru. Politik Umar bin Abdul Aziz adalah memelihara agama dan sangat teguh berpegang terhadap sistem yang ditempuh oleh kakeknya, Umar bin Khattab. Beliau menaruh hormat dan kagum kepada kakeknya sekalipun kondisi menghendaki untuk melakukan perubahan terhadap sistem kakeknya secara drastis. Karena itu, negara tidak melakukan penaklukan selain penaklukan atas kaum murabithin di wilayah-wilayah Islam sehingga tentara Arab tidak mendapat santunan deari baitul maal.
Dengan demikian, akibatnya tentara Arab tidak memiliki tanah bagian dari hasil penaklukan mereka atas negeri kafir. Di lain pihak, kondisi menghendaki agar mereka memperolehnya untuk diproduktifkan. Sebagaimana negara agar berbaik hati melakukan pemberian kepada para Mawali. Namun ternyta, kondisi negera menghendaki penghapusan pemberian-pemberian itu sampai pemberian khusus masyarakat Arab ditiadakan. Demikian buah langkah tersebut sebagai tindakan politik yang berorientasi pada kebaikan dan penataan sistem baru untuk jizyah dalam Islam yang banyak menghabiskan pendapatan negara yang kurun tidak sukses.
Penutup
Demikian paparan singkat dari sumber keuangan yang diambil dari zaman klasik yang memiliki kekuatan finansial untuk kemaslahatan kaum muslimin dan juga non muslim baik berupa ghanimah, fai’, kharaj, Shadaqah, Iqtha’, A’syar (1/10), dan Jizyah dan lainnya. Kesemua sumber pemasukan keuangan negara ini dikelola oleh baitul maal sesuai zamannya. Peruntukkan dana ini sangat banyak sekali alkokjasi anggaranya baik untuk pembiayaan rutin negara seperi pembayaran gaji maupun biaya tidak rutin seperti pembiayaan untuk penbiyaan saluran air dan pembiayaan perang dan lain sebagainya.
Penataan sistem dari satu khalifah dengan khalifah yang lain berbeda dalam kebijakan anggran negara ini. Bisa dikatakan sebuah inovasi terhadap apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan sistem keuangan negara yang baru dengan pengadaan diwan-diwan dan gaji-gaji yang tidak samakan satu dengan lain. Bahkan perubahan besar terjadi dalam sistem Jizyah dalam Islam di zaman Umar bin Abdul Aziz. Semula ditujukan dalam penaklukan-penaklukan dengan mendapat pemberian Jizyah bagi Arab dan non Arab.
Kemudian pemberian ini secara bertahap dihapuskan bahkan ditiadakan karena sesungguhnya Islam bukan untuk penaklukan tapi mmebawa rahmat di muka bumi. Hal ini pun cendrung semangat penaklukan untuk mendapatkan ghanimah dan jizyah dengan perubahan orientasi di masa sebelumnya. Karenanya Umar bin Abdul Aziz mengembalikan pemahamannya ini dengan terinspasi besar dari kekeknya Umar bin Khattab.

________________________________________
Lihat Qs.9:60, 23:4
Abdul Mun’im Majid, Tarikh al-Hadharah al-Islamiyah fil Ushuri al-Wutho, (Cairo: Maktabah Misriyah, 1978) hal 38.
Ibid, hal 39.
Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam, Juz 4, (Cairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah), hal 346.
Moenawar Khalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Jilid 2, (Jakarta:Gema Insani Press,2001), h 44.
Ibid, hal 46-47
Lebih lanjut bisa juga dilihat Qs.Al-Hasyr: 2-4,11-17, tentang pengusiran yahudi.
Hasan Ibrahim Hasan, hal 337.
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyah,(Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1999), hal 181.
[10] Hasan Ibrahim Hasan, op.cit, hal 344.
Jurjy Zaidan, Tarikh Tamadun al-Islami, Juz 1, t.p,t.t, hal 221-230.
Lebih lanjut lihat Kitab al-Kharaj Abu Yusuf, hal 69-72
Hasan Ibrahim Hasan, hal 347.
Hasan Ibrahim Hasan, op.cit, hal 346.
Al-Mawardi, op.cit, hal 131.
Ibid
Ibid, hal 354.
Hasan Ibrahim Hasan, hal 354-357.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: